badan publik adalah. 16. badan publik adalah

Tanggal: 30 April 2008. dilakukan, baik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 1 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33. 5. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya,. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. KOMPAS. Menurut Riant Nugroho D. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja. 72, Gambir, Pecenongan, Jakarta. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik. badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelengara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. Definisi (1): orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan publik harus diberi penerangan- 1. Dan Satriana, komisioner Komisi Informasi . Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Bidang jasa[ sunting | sunting sumber] Bidang jasa KAP meliputi: Jasa atestasi,. 19. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI /. l. Korporasi publik didirikan untuk membantu memberikan layanan ke publik. 12. [note 1] Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). 12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. 4. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 4. Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat . Selain dari pendapat-pendapat dan saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan. Pasal 8 : Cukup jelas. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia. 2. 5. Badan hukum (rechtspersoon) adalah “kumpulan orang-orang, yaitu semua yang didalam kehidupan masyarakat (dengan beberapa perkecualian) sesuai dengan ketentuan unadang-undang dapat bertindak sebagai manusia, yang. 12. Berbadan hukum. NOMOR 78 TAHUN 2020 . Sementara itu, penilai publik merupakan penilai yang mendapat izin dari Menteri dalam memberikan jasanya. 1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT), Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Baca juga: Pelayanan Publik menurut UU 25 2009: Definisi~Pengaduan (Lengkap) Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk. 1. Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau dananya bersumber dari Anggaran. 2. Tanya (T) : Apakah yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UU KIP ? Jawab (J): Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan. 9. 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah. “Kami memohon partisipasi dari badan publik. 23. Untuk memahami berbagai definisi Kebijakan Publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu: 1. Lembaga lain seperti Komisi Informasi, Pengadilan Tata usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, hanya merupakan pihak yang ikut mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan cara mendorong penerapannya. Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan. Pasal 10 Ayat (1) di badan publik. TENTANG . Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila. Mari kita simak bersama pembahasannya pada artikel di bawah ini untuk. yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 155/UN14/HK/2021. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 5. Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kewajiban Badan Publik. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama. Badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. 11. 9. 6. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. Sedangkan Lewis & Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik adalah kepercayaan publik. 10. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. 10. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Didalam public relations terdapatlah suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, good-will, kepercayaan, perhargaan pada dan. Huruf c Cukup jelas. Soeria Atmadja, yang tergolong badan hukum publik adalah “Negara” dan “Daerah”, atau badan-badan hukum lain yang ditetapkan “dengan” undang-undang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah: Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang Jenis Badan Hukum. adalah pada tahun 2021 kepada 337 badan publik dengan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan website dan digitalisasi total, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik. 14 Th. a. 2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 19. Ditetapkan 30 April 2008 Berlaku 30 April 2010 Status Hanya Untuk Pelanggan. Badan-badan yang juga dapatdisebut badan hukum publik adalah badan-badanselain yang disebutkan dalamPasal 1 yang diberi wewenang dalam rangka tugas-tugas Pemerintah dan hasil yang menjadi tujuan. Hukum Publik : Pengertian, Jenis, Ciri dan Pembagian Hukum – Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. A. publik diurus diatur dengan peraturan-peraturan administratif, yang juga menjadi dasar bahwa yayasan itu telah. Pengumpulan Daftar Informasi adalah prosesInformasi Publik. Selain itu, Badan Publik. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, maka PTN juga berkewajiban memberikan pelayanan sehinggaVisi Mewujudkan pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Negara yang akuntabel, efisien, dan efektif. PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK . Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik. 3. Karena itu. Inovasi layanan informasi publik saat pandemi menjadi salah satu indikator penilaian badan publik. 2. Pola pengelolaan keuangan BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik) XII. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi. Hal ini disebutkan dalam konstitusi dan sejumlah UU, yaitu: NO REGULASI PASAL 1 UUD 1945 Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk. jawaban badan publik terhadap pemohon informasi publik, sekurang-kurangnya mencantumkan : jawaban terhadap permintaan, waktu pemberian informasi serta biaya dan cara pembayaran informasi publik. digunakan dalam audit untuk organisasi sektor publik adalah Standar Audit Sektor Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan da…Definisi (1): Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan. Prinsip-prinsip Dasar Prinsip-prinsip dalam penyusunan Daftar Informasi Publik adalah: 1. 14. Sebagai suatu keputusan1 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA, hlm 129 - 133 2 Ayu Amrina Rosyada. 11. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. Adanya pasal ini membuat masyarakat yang ada di dalamnya wajib mematuhi segala hukum yang berlaku di. 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan. 2. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik; 7. 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Definisi (1): Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha yang memenuhi syarat yang telah ditentukan hukum. Kompasiana adalah platform blog. Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung-jawab, dan wewenangnya sesuai kebutuhan dan. Volume 4, Nomor 1, 2016:. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu untukPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 8. Pendapat adalah. Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Tanpa tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimanadi badan publik. Pengertian Kebijakan Publik. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga terjadi pada kategori menuju informatif. 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 8. Menurut penjelasan tersebut berpendapat bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang mempunyai untuk memenuhiOmbudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. Perusahaan teregistrasi sebagai badan hukum resmi sebagaimana perseroan terbatas swasta dan perseroan terbatas publik. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. FGD IKIP DKI Jakarta Tahun 2022 Digelar, Upaya Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Ibu Kota. A. 2. Menurut Ermaya Suradinata. 10. 14. 2. Secara sederhana, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang menjadi wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa akuntansi. 11. Ahli hukum di Indonesia memiliki definisi tersendiri terkait hukum privat dan hukum publik. PROLEGAL siap membantu anda, segera hubungi hotline kami hari ini di 0822-9900-3757 atau email info@prolegal. 11. Komitmen pelaksana pelayanan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh sebab itu semestinya komitmen pelaksana layanan harus didukung oleh berbagai faktor. Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 13. Definisi/arti kata 'publik' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). BUMD merupakan "organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Selain inovasi, aspek kolaborasi badan publik juga menjadi faktor yang menjadi penilaian. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah. b. 2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, di mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 5. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau. 11. 3. Ringkasan akses Informasi Publik: 1. 132) juga mengungkapkan bahwa “kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2021, Kementerian PANRB mendapatkan nilai 95,88. Kedua; badan hukum adalah subyek hukum (pembentuk hak dan kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal). Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Setahun lalu ada 34. Informasi yang berkaitan dengan badan publik, 2. Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID UNNES kepada WR II selaku. Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2021, Kementerian PANRB mendapatkan nilai 95,88. 2. Pejabat Publik. Evaluasi adalah proses analisis untuk menilai pelaksanaan Pemeriksaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan standar dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh BPK. BUMD dan BHMN serta badan swasta atau. 12. Pasal 7 UU No. Tanya (T) : Apakah yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UU KIP ? Jawab (J): Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyaIndonesia. Badan Hukum Publik 2. Selaku badan hukum, pemerintah mengikat diri pada pelbagai perjan­jian keperdataan misalnya. Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (state functions). 11. e. Pengertian Badan Publik. Badan Hukum Privat; Badan hukum privat (privaatrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum.